default ads banner CODE: NEWS / LARGE LEADERBOARD / 970x90

Soal Pembatasan Medsos, Pengamat: Hentikan Pembatasan Akses Informasi Publik

Soal Pembatasan Medsos, Pengamat: Hentikan Pembatasan Akses Informasi Publik
Peristiwa Nasional
Gambar Ilustrasi
default ads banner CODE: NEWS / BANNER 1 / 468x60

JAKARTA - Pasca penetapan hasil rekapitulasi oleh KPU terkait suara Pemilu 2019, Pemerintah membatasi akses media sosial (Medsos) dan beberapa platform percakapan lainnya. Alasannnya, untuk meredam hoaks.

Menanggapi hal itu, pengamat Komunikasi Politik Universitas Telkom Dedi Kurnia Syah menilai, langkah tersebut otoriter dan melanggar hak konstitusi publik.

"Keputusan membatasi akses informasi tidak sesuai dengan amanat pasal 28F UUD 1945, di mana setiap warga negara miliki hak untuk menyampaikan dan memperoleh informasi. Lalu pasal 19 Deklarasi Umum HAM yang memberikan kebebasan warga negara untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi" katanya, di Jakarta (25/5/2019).

"Itulah gunanya pemerintahan, menghadirkan keteraturan tanpa harus menghilangkan hak dasar publik, membaca kondisi hari ini bisa ditafsirkan pemerintah tidak siap dengan demokrasi yang terbuka, ada kesetaraan antara warga dan negara" tambah nya.

Disinggung oleh Dedi soal alasan Menkominfo Rudiantara mengambil kebijakan ini mengacu UU 19/2016 pasal 40 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik (ITE) perubahan atas UU 11/2008.

Di mana tugas pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik.

"Pemerintah tidak sepenuhnya jujur dalam penggunaan pasal tersebut sebagai dalih, UU ITE adalah delik aduan, tidak dapat diserempakkan ke semua orang, pemerintah harus sudahi ketakutan berlebih ini, karena lebih banyak dampak buruk yang ditimbulkan dari pembatasan akses informasi publik" tegas Dedi.


Kontributor : E. Sofyan
Editor : Imam Hairon
Publisher : Alfina Putri
default ads banner CODE: NEWS / BANNER 2 / 468x60

You can share this post!

Komentar